Αποτελέσματα Αναζήτησης
14 Ιουν 2024 · Yang dimaksud dengan pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 huruf a UU Ketenagakerjaan: Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Dari kedua pasal tersebut, bisa disimpulkan perusahaan (termasuk PD/UD) harus memiliki peraturan perusahaan jika mempekerjakan pekerja sejumlah 10 orang atau lebih.
26 Ιουν 2024 · Di dalam UU Cipta Kerja memperkenalkan beberapa perubahan signifikan terkait hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, seperti kewajiban perusahaan untuk memberikan pelatihan, membayar kompensasi bagi tenaga kerja asing, dan ketentuan upah yang tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.
Hasilnya bahwa pasca diundangkannya UU Cipta Kerja terdapat bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan satu orang pendiri/pemegang saham.
28 Οκτ 2021 · Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP 8/2021”), ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi pendiri PT UMK atau PT Perorangan:
1 Μαρ 2022 · Perseroan Perorangan diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta wajib untuk membuat laporan keuangan. Kewajiban dalam pelaporan ...
Menurut UU No 6 Tahun 2023, Pasal 81 Angka 33, tiap pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Berdasarkan Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, yang merubah ketentuan Pasal 7, Perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Konsekuensinya, Perseroan tidak perlu lagi menunggu keputusan Menteri seperti sebelumnya.
