Αποτελέσματα Αναζήτησης
Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans SPM 1.1 Pendahuluan ruang lingkup 1. SPM ini mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (“KAP”) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan perikatan selain asurans. SPM ini harus dibaca
SPM No. 1 : Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans.
8 Οκτ 2022 · Tujuan SPM 1 adalah untuk memberikan keyakinan memadai kepada KAP bahwa personelnya mematuhi standar profesional yang berlaku serta ketentuan peraturan dan hukum, dan bahwa laporan yang dikeluarkan oleh KAP atau rekan perikatan sesuai dengan kondisinya.
Individu dalam KJA harus melindungi dan menjaga informasi klien yang wajib untuk dirahasiakan dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Akuntan Profesional, ketentuan internal KJA, atau perjanjian tertentu dengan klien.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, jenis atau macam jasa yang diperbolehkan untuk diberikan oleh KJA adalah seluruh jasa terkait akuntansi dan keuangan, kecuali jasa asurans. Jasa yang dapat diberikan tersebut antara lain: Jasa pembukuan;
IAPI
• Laporan yang disampaikan oleh KJA atau rekan perikatan sesuai dengan keadaan (ISQC 1, par 11) • Ketentuan SPM dirancang supaya dapat mencapai tujuan di
