Αποτελέσματα Αναζήτησης
4 ημέρες πριν · Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi atau hukum dasar yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, serta kewajiban dan tanggung jawab warga negara.
3 ημέρες πριν · UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum pemerintahan negara berperan mengatur penyelenggraaan negara sebagaimana bentuk negara Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka segala perundang-undangan dan peraturan yang ada bersumber pada UUD NRI 1945 sebagai pedoman yang tidak boleh saling ...
2 ημέρες πριν · Memahami sumber hukum Indonesia sangat penting untuk setiap warga negara Indonesia. Dengan memahami sumber hukum, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita, serta terhindar dari pelanggaran hukum. Berikut adalah beberapa tips untuk memahami sumber hukum Indonesia: Tip 1: Pelajari Jenis-Jenis Sumber Hukum.
3 ημέρες πριν · Indonesian Legal Briefs. Penjaga Impor Baru Diperkenalkan: Tujuh Jenis Barang Impor Ilegal Menjadi Sasaran. Trade. Siaran pers yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (“Kementerian”) menegaskan bahwa masuknya barang-barang impor ilegal mengancam ketahanan industri dalam negeri.
3 ημέρες πριν · Berikut adalah beberapa aspek kunci dari Hukum Tata Negara : Pertama ada konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum fundamental yang merinci struktur dasar pemerintahan, distribusi kekuasaan di antara berbagai cabang pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi di negara tersebut.
4 ημέρες πριν · Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihian umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.
6 ημέρες πριν · Jakarta (ANTARA) - Norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang dalam suatu negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Norma tersebut bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang dapat dikenakan jika dilanggar. Dalam buku "Perihal Undang-Undang" karya pakar hukum tata negara dan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Prof Dr Jimly ...
