Αποτελέσματα Αναζήτησης
Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Pada Prinsipnya otonomi daerah
pemerintahan daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya (kecuali urusan pemerintah pusat) yang diarahkan untuk mempercepat
Dengan memahami pengertian hukum, sebagai landasan pikir, maka yang dimaksud dengan Hukum Pemerintahan Daerah adalah hukum yang mendasari dan mengatur keberadaan dan penyelenggaraan serta tata pengelolaan pemerintahan daerah.
Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum, asas, teori, serta konsep dan struktur tata pemerintahan daerah antara lain : 1. bagaimana pilihan bentuk Negara berdampak pada bentuk pemerintahan daerah 2. bagaimana pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ...
1 Μαρ 2024 · Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur administrasi dan...
18 Φεβ 2022 · Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah...
