Αποτελέσματα Αναζήτησης
Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi bila otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, meliputi kewenangan perda - perdanya yang mengakomodir kepentingan rakyat dan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [1]
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.
Pembagian administratif dan pemerintahan daerah di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Administrasi Pemerintahan Daerah. Muliati Muliati. 2019, Meraja journal. See full PDF. download Download PDF. Hukum Administrasi Daerah. Aviv Rachmaddian. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan administrasi pemerintahan oleh pemerintah di daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan landasan dasar otonomi dan tugas [1]. Pemerintah Daerah bukan negara bagian seperti dalam negara federal.
Administrasi Pemerintahan. MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
