Αποτελέσματα Αναζήτησης
Abstrak. Penerapan asas asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat membatasi kesem patan untuk melakukan korupsi sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif.
Pada era otonomi yang memunculkan kepala daerah sebagai raja-raja kecil yang feodal melebihi raja pada masa kerajaan menjadikan PNS (birokrasi) bekerja berdasarkan prinsip korupsi, kolusi dan nepotisme.
23 Φεβ 2023 · Adapun berdasarkan data dari KPK, jumlah tindak pidana korupsi dari tahun 2004 s.d. 2019 terbanyak yaitu pada instansi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebanyak 500 kasus dari...
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. KKN adalah produk dari relasi sosial-politik dan ekonomi yang pincang dan tidak manusiawi. Relasi yang dikembang-
tentang korupsi : Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office-centered corruption). Philip mendefini-sikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang
berdasarkan kasus korupsi di pemerintah provinsi tahun anggaran 20110-2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung. Dengan menggunakan 112 sampel, studi ini menemukan bahwa penerapan e-Government berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah, Indonesia.
1 Δεκ 2023 · Latar belakang korupsi di Indonesia adalah lemahnya pengawasan pada belanja modal daerah dan intervensi dari pihak lain. Indonesia memiliki sejarah panjang korupsi yang dapat ditelusuri hingga...
