Αποτελέσματα Αναζήτησης
demokrasi dalam tiga masa. a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer; b. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil
Demokrasi adalah suatu sistem yang memberikan penekanan pada eksistensi rakyat dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.
Dalam menghadapi globalisasi dan permasalahan sosio-ekonomi yang kompleks, demokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan publik Indonesia. Studi ini mendalami interaksi dinamis demokrasi dalam bidang kebijakan publik, dan menganalisis implikasinya terhadap lingkungan hukum di Indonesia. Penekanan utamanya adalah untuk
depannya, demokrasi tidak sekedar dalam basis politik, melainkan berkehidupan sehari-hari. Meskipun diakui proses pendewasaan demokrasi di Indonesia diwarnai kecurangan, dari yang berwatak otoriter, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan dalam kepemimpinan politik kaum muda, Indonesia terhenti sampai era Soeharto, ia
Sejalan dengan demokratisasi yang dicapai Indonesia de-wasa ini, kita berhasil mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi menurut keadaan kita sendiri, bukan meng-gunakan instrument yang dikembangkan di luar negeri. Karena itulah, Indeks Demokrasi Indonesia ini pada dasarnya merupakan
Bangsa Indonesia sudah cukup mengupayakan demokrasi, namun tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut, yang paling mungkin adalah karena agama lebih penting dari demokrasi dan salah satu upaya mewujudkan demokrasi adalah sosialisasi sila-sila pancasila di rumah ibadah.
Dua kelompok yang cukup dapat dianggap sebagai partai politik yang demokratis, yang memiliki prinsip-prinsip liberal dan supremasi hukum, memenangkan 14,5 persen suara dan 49 dari 450 kursi di lembaga legislatif.
