Αποτελέσματα Αναζήτησης
22 ώρες πριν · Dari bunyi Pasal 1 UUD 1945, terdapat beberapa definisi unsur yang penting untuk diketahui. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, termaktub bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan juga dikenal dengan istilah negara unitaris, unitary states dalam Bahasa Inggris, atau eenheidsstaat dalam Bahasa Belanda.[1]
1 Ιουν 2011 · Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan dan anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan.
Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai makhluk bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat.
Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.
fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi dan kebebasan warganya. Indonesia, sebagai sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan.
26 Νοε 2020 · Secara khusus, terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen dan di pemerintahan sebagai implementasi hak politik perempuan, juga memiliki landasan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, yang merupakan pengembangan dari UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.
Dari uraian pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, telah men-jamin hak perempuan di berbagai bidang. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia tidak membedakan istilah antara warga negara laki-laki dan warga negara perempuan. Setiap 22 Ibid, hlm.99. 23 Ibid, hlm.101
