Αποτελέσματα Αναζήτησης
1 Ιουν 2011 · Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan dan anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan.
- Login
Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki...
- Help Center
© 2008-2024 ResearchGate GmbH. All rights reserved. Terms;...
- Login
Pertama, hak-hak yang secara khusus berkaitan dengan perempuan telah diatur dan hendak diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam UUD 1945 beserta Amandemennya. Kedua , jika dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada terdapat pasal-pasal yang melanggar hak-hak atas perempuan, maka yang diperlukan adalah revisi ...
sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
14 Οκτ 2014 · Indung telur merupakan sumber hormonal perempuan yang paling utama, sehingga mempunyai dampak keperempuanan dalam pengatur proses menstruasi. Indung telur mengeluarkan telur (ovum) setiap bulan silih berganti kanan dan kiri. Pada saat telur (ovum) dikeluarkan perempuan di sebut “dalam masa subur”.
Konvensi CEDAW Pasal 7 secara tegas mengatur hak-hak politik perempuan yang berbunyi: ”Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan masyarakat di negaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak: Untuk memilih dan dipilih;
Pasal 28I (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 23 UUD 1945 Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 (Amandemen ke-4 tahun 2002). Pasal 31 (1) menentukan bahwa setiap warga ...
