Αποτελέσματα Αναζήτησης
Instrumen hukum Indonesia yang melandasi perwujudan persamaan dan keadilan untuk perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (Convention of Women’s Political Rights)
Dari uraian pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, telah men-jamin hak perempuan di berbagai bidang. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia tidak membedakan istilah antara warga negara laki-laki dan warga negara perempuan.
Indonesia sebagai negara hukum seperti disebutkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengandung makna semua orang harus diatur oleh hukum yang adil dan merata. Tak boleh ada orang yang berada diatas hukum itu sendiri.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek yang positif dan menghambat aspek negative kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas, sosial, ras, etnis, agama mapun gender.
1 Ιουν 2011 · Praktek ini memunculkan ketidaksetaraan gender dan proses pembagian warisan secara adat Tionghoa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan...
Di Amerika Serikat, terdapat aturan hukum tentang hak-hak (warga negara) perempuan yang sudah menikah: Married Women's Citizenship Act; dan Married Women's Rights Act yang berlaku di distrik Colombia. China, India dan Filipina merupakan contoh negara-negara yang mengatur hak-hak perempuan.
