Αποτελέσματα Αναζήτησης
Tulisan ini mencoba meneliti mengenai hukum pidana pajak dalam Undang-Undang KUP, sebagai sumber hukum positif dan sistematis logisnya baik di dalam hukum pajak maupun dengan hukum lainnya di dalam sistem hukum Indonesia.
6 Νοε 2019 · Tanggung jawab pidana perpajakan yang dilakukan manusia berbasis pada culvabilitas (kesalahan), untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan maka asas pertanggungjawaban...
pendapatan negara, maka rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan oleh wajib pajak menjadi sanksi utama ( premum remedium ), sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi bersifat ultimum remedium (senjata pamungkas).
31 Δεκ 2023 · Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum., sehingga warga negara harus taat pada peraturan Indonesia. Dalam pembangunan nasional, negara memerlukan sumber pendapatan yang diwujudkan melalui APBN.1 Sebagai salah satu bentuk pungutan wajib, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terutang oleh
Tujuan kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan pada dasarnya bukanlah untuk mencari kesalahan ataupun memberikan penghukuman sebagai balas dendam, tetapi untuk mewujudkan tingkat kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan.
pidana pajak adalah manusia dan korporasi (badan hukum). Tanggung jawab pidana perpajakan yang dilakukan manusia berbasis pada culvabilitas (kesalahan), untuk korporasi
sebagai imbangandari kewajiban pajak yang bersifat memaksa, hukum pajak juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi Wajib Pajak. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan sistem keteraturan yang baik dan tertib dalam perpajakan sesuai dengan konsep keteraturan hukum.
