Αποτελέσματα Αναζήτησης
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lampiran Ib. Struktur Dinas Kesehatan.pdf. Lampiran IIb. Tupoksi Dinas Kesehatan.pdf.
- Produk Hukum
SK Gubernur No. 047-145 Tahun 2024 Tentang PPID Pada Biro...
- Dokumen-Laporan
01#RENSTRA SETDA PROV. NTB versi Menpan RB.pdf. RKT Tahun...
- PPID
JDIH Prov NTB. Main menu. Home; Profil. Biro Hukum. Visi dan...
- Publikasi
Sabtu, 22 Juni 2024. Plh. Kepala Biro Hukum (Yudha Prawira...
- Forums
Jadwal Kegiatan Sidang II DPRD Provinsi NTB Tahun 2021...
- Hubungi Kami
Jadwal Kegiatan Sidang II DPRD Provinsi NTB Tahun 2021...
- Biro Hukum
JDIH Prov NTB. Main menu. Home; Profil. Biro Hukum. Visi dan...
- Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran & Belanja Daerah 2021.pdf, Neraca...
- Produk Hukum
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah
Jadwal Kegiatan Sidang II DPRD Provinsi NTB Tahun 2021 Tuesday, May 18, 2021 - 00:00 to Friday, June 4, 2021 - 00:00 Konsultasi Materi 2 buah Raperda Kota Bima
Untuk mengakses segala jenis produk hukum daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, silahkan mengakses situs JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023. Perda. Mataram. 24 April 2019. jdih provinsi ntb. Berlaku. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halaman ini telah diakses 2739 kali.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berisi dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIH di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terdiri dari Dokumen Hukum Seperti Peraturan Perundang-Undangan, Monografi Hukum, Artikel Hukum, Putusan Pengadilan dan dokumen hukum lainnya