Αποτελέσματα Αναζήτησης
Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
No Pengaturan UU No 20 Th 1997 UU No 9 Th 2018 Keterangan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. 19.PNBP Terutang.adalah kewajiban PNBP dari wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Nomor: 20 TAHUN 1997 (20/1997) Tanggal: 23 MEI 1997 (JAKARTA) Sumber: LN NO. 1997/43; TLN NO. 3687 Tentang: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan
26 Ιουλ 2023 · Menurut Faroman Syarief, dkk, dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, job fair merupakan metode perekrutan yang cukup efektif dalam menarik minat para pelamar. Simak informasi lengkap mengenai job fair dalam uraian di bawah ini.
22 Μαΐ 1997 · Penerimaan Negara Bukan Pajak - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. ... memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Katalog Produk. Berlangganan Pro. Semua. Pro. Solusi. Info Hukum. ... Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum.
