Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga ...
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
9 Φεβ 2024 · Hukum perdata merupakan cabang hukum yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui hukum perdata, hak dan kepentingan pribadi individu dapat dilindungi, sengketa dapat diselesaikan, dan tanggung jawab hukum dapat ditetapkan.
26 Μαΐ 2024 · Hukum perdata modern di Indonesia sebagian besar berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Masa Kolonial Belanda.
13 Αυγ 2020 · Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka sejak pernyataan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengalami banyak perubahan.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara ...
Seperti yang sobat Heylaw ketahui, KUHPer merupakan dokumen hukum yang mengatur mengenai hubungan tersebut di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan menyelidiki sejarah KUHPer dan dasar keberlakuannya. Sejarah Singkat KUHPer.
