Αποτελέσματα Αναζήτησης
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1 Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pasal 2
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sebelum memahami hukum perdata maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, dan sejarah pengaturannya di Indonesia.
PERDATA Indonesian Civil Code (Afgekondigd bij publicatie van 30 April 1847 S. No. 23). (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (Promulgated by publication of April 39 1847 ... dasar yang mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut. (Amended by S.83-190) During the period of four months referred to in Article 7, the ...
16 Δεκ 2023 · Buku ini merangkum berbagai aspek yang terdapat dalam Hukum Perdata dalam 17 Bab, yaitu Bab 1 Pengantar dan Sejarah Hukum Perdata; Bab 2 Pengertian, Sumber Hukum, dan Pembagian Hukum Perdata;...
20 Απρ 2022 · Sejak saat itu, KUH Perdata menjadi rujukan utama dari hukum perdata di Indonesia dan tetap berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945.
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest) (Kamelo, 2011).
