Αποτελέσματα Αναζήτησης
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pasal 3 Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan. BAB II AKTA-AKTA CATATAN SIPIL
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga ...
Detail Peraturan. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Alamat : Mahkamah Agung RI.
The Civil Code of Indonesia (Dutch: Burgerlijk Wetboek van Indonesië, BW), commonly known in Indonesian as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (lit. 'Law Book of Civil Code', derived from Dutch), abbreviated as KUH Perdata), are laws and regulations that form the basis of civil law in Indonesia.
Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, dinamakan Pegawai Catatan Sipil. (Amended by S.16-38 see also 17-18;07-205 art.3 see also 19-816; 37-595) Without prejudice to the stipulations of article 10 of the general regulations of legal provisions for Indonesia, throughout Indonesia there are for Europeans,
Indonesian Civil Code in English (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie dan Bahasa Indonesia - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata))
