Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga ...
Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. BAGIAN 1 Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Tetapi Berlaku bagi Golongan Tionghoa) Pasal 27 Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang
26 Μαΐ 2024 · Hukum perdata modern di Indonesia sebagian besar berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Masa Kolonial Belanda.
27 Οκτ 2021 · Menurut Penulis sendiri, dengan memperhatikan perkembangan zaman serta ketentuan penggolongan penduduk yang berlaku, maka norma-norma dalam BW dapat diterapkan dalam perkara antara penduduk pribumi melalui empat cara, yaitu sebagai berikut. Pertama, melalui penundukan diri.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
23 Μαρ 2022 · Hukum perdata merupakan salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum ini jenisnya bisa tidak tertulis maupun tertulis sesuai dengan kondisi tertentu. Lalu apa sebenarnya hukum perdata? Berikut ulasan selengkapnya. Pengertian Hukum Perdata serta Tujuannya.