Αποτελέσματα Αναζήτησης
23 Ιουν 2022 · Asal mula hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata di Eropa serta kolonialisme Belanda di Nusantara. Menurut catatan sejarah, pada 1804, telah dibentuk sebuah hukum perdata bernama Code Civil de Francais , yang oleh masyarakat Eropa juga disebut Code Napoleon.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
1. warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina (Arab; India; Pakistan, dan lain-lain) untuk sebagian tertentu dari KUH Perdata; 2. warga Negara Indonesia pribumi untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dalam KUH Perdata. Hukum Perdata materiel ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-
Pada tahun itu, dua dokumen hukum utama dikeluarkan: Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Dengan prinsip konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi model bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia.
22 Αυγ 2022 · Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) atau yang disebut BW. Kehadiran KUH Perdata tidak lepas dari pengaruh kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda.
Di Indonesia hukum perdata yang berlaku sekarang, tidak lepas dari sejarah hukum perdata Internasional, karena hukum perdata di Indonesia di pengaruhi oleh penjajah yang datang. Kata Kunci : Hukum; Hukum Perdata; Sejarah Hukum Perdata
Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa. Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Ramawi, disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata
