Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga ...
23 Ιουν 2022 · Bahkan, KUH Perdata dan KUH Dagang sampai sekarang masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada 1948, atas dasar asas politik, Indonesia memberlakukan dua kitab undang-undang hukum perdata peninggalan Belanda tersebut secara resmi.
23 Μαρ 2022 · Hukum perdata merupakan salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum ini jenisnya bisa tidak tertulis maupun tertulis sesuai dengan kondisi tertentu. Lalu apa sebenarnya hukum perdata? Berikut ulasan selengkapnya. Pengertian Hukum Perdata serta Tujuannya.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Referensi. Edit in Wikipedia Revision history Read in Wikipedia. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indo...
27 Οκτ 2021 · Dasar Penerapan KUH Perdata di Indonesia. Ada empat cara norma-norma dalam BW dapat diterapkan dalam perkara antara penduduk Indonesia. Petra Kusuma Aji. |. Akmal Adicahya. 27 Oktober 2021. Bacaan 5 Menit. Kolase Petra Kusuma Aji (kiri) dan Akmal Adicahya (kanan). Sumber: Istimewa.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara ...
26 Μαΐ 2024 · 1. Latar Belakang Sejarah. Hukum perdata di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, terutama dipengaruhi oleh berbagai periode pemerintahan dan kebudayaan yang berbeda. Hukum perdata modern di Indonesia sebagian besar berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda.
