Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pasal 2 Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pasal 3
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga ...
27 Οκτ 2021 · Dasar Penerapan KUH Perdata di Indonesia. Ada empat cara norma-norma dalam BW dapat diterapkan dalam perkara antara penduduk Indonesia. Petra Kusuma Aji. |. Akmal Adicahya. 27 Oktober 2021. Bacaan 5 Menit. Kolase Petra Kusuma Aji (kiri) dan Akmal Adicahya (kanan). Sumber: Istimewa.
5 ημέρες πριν · Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa ada empat syarat sah yang harus kamu penuhi dalam sebuah perjanjian. Syarat-syarat ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pihak terkait bisa menganggap perjanjian tersebut batal atau tidak memiliki kekuatan hukum.
9 Φεβ 2024 · Hukum perdata merupakan cabang hukum yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui hukum perdata, hak dan kepentingan pribadi individu dapat dilindungi, sengketa dapat diselesaikan, dan tanggung jawab hukum dapat ditetapkan.
