Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
1 ημέρα πριν · Dari bunyi Pasal 1866 KUH Perdata di atas mengenai urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata.Berbeda dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, di mana alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi.. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan tindak ...
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
Bila bapak dan ibu serta kakek dan nenek si anak tidak ada, atau bila mereka semua berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, anak sah yang masih di bawah umur tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali dan wali pengawasnya.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
4 Ιαν 2024 · KUH Perdata, singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum. KUHPerdata di Indonesia terdiri dari empat buku utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan hukum perdata.
5 ημέρες πριν · Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa ada empat syarat sah yang harus kamu penuhi dalam sebuah perjanjian. Syarat-syarat ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pihak terkait bisa menganggap perjanjian tersebut batal atau tidak memiliki kekuatan hukum.
