Αποτελέσματα Αναζήτησης
5 ημέρες πριν · Dari bunyi Pasal 1 UUD 1945, terdapat beberapa definisi unsur yang penting untuk diketahui. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, termaktub bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan juga dikenal dengan istilah negara unitaris, unitary states dalam Bahasa Inggris, atau eenheidsstaat dalam Bahasa Belanda.[1]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
n lembaga negara yang disusun dalam satu sistem pemeraintahan. Dengan demikian cakupan atau unsur utama dari konstitusionalisme adalah: Pertama, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang dijelaskan secara rinci jenis-jenisnya di dalam konstitusi; Kedua, Ssitem Pemerintahan Negara dengan lembaga-lembaga yang bekerja untuk melindungi ...
27 Σεπ 2021 · Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan. Fungsi dari dilakukannya amandemen dalam UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, dan lainnya.
14 Οκτ 2021 · Berikut ini makna dari tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945, sebagaimana dirangkum dari buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII (2017). 1. Alinea Pertama. Pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan.
30 Οκτ 2023 · tirto.id - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) terdiri dari empat bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Tentu saja terdapat kedudukan pembukaan UUD 1945 di negara Republik Indonesia dan dalam empat bagian itu, ada makna pembukaan UUD 1945 alinea 1-4.
26 Φεβ 2018 · Sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat, etat de droit), tentu saja eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima (acceptable) sebagai landasan hukum (juridische gelding) bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia.
