Αποτελέσματα Αναζήτησης
19 Οκτ 2020 · Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan munculnya problematika dalam penerapan hukum adat, yakni adanya para penegak...
- Login
Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, artikel ini...
- Help Center
© 2008-2024 ResearchGate GmbH. All rights reserved. Terms;...
- Login
Studi perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative law untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem ...
Hukum dan Kode Etik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan jika merujuk pada dua pengertian diatas, hal ini tentu saja harus berjalan beriringan untuk menghasilkan komunikasi yang saling menguntungkan baik bagi komunikator maupun komunikan. Perbandingan paling mendasar antara Hukum dan Etika bahwa
Di bidang hukum dalam 10 Tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat baik dari segi kualitas produk perundang-undangannya maupun dari tingkat supremasi hukumnya serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan penegak hukum. Salah satu sistem hukum yang menarik di Malaysia adalah kemajemukan sistem hukum dan jaminan ...
Melalui bab 1 yang bertajuk “Komunikasi dan Undang-Undang Media di Malaysia”, definisi undang-undang media dan prinsip kebebasan bersuara yang menjadi teras dalam hak asasi manusia dibincangkan secara jelas dalam bab ini. Penulis-penulis menerangkan secara terperinci prinsip kebebasan bersuara yang terkandung di dalam Perlembagaan Malaysia ...
Malaysia dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum. Keduanegara mengenal Hukum Islam dan Hukum Adat. Namun berkenaan dengan hukum Baratm.
30 Μαΐ 2023 · Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012.
