Αποτελέσματα Αναζήτησης
Pemerintah telah menjamin kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Berikut beberapa undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat. Baca juga: Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
18 Σεπ 2020 · Dalam UU ITE, terdapat dua pasal yang secara khusus mengatur mengenai pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat yaitu pada Pasal 27 dan Pasal 28. Kedua pasal tersebut membatasi secara khusus isi atau muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang diunggah.
28 Ιουλ 2020 · Dalam UUD 1945, negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun melalui KUHP warisan kolonial dan pasal-pasal karet dalam...
20 Νοε 2019 · UU ITE telah tujuh kali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang terkait kebebasan berekspresi selalu ditolak. Hanya sekali saja gugatan terhadap pasal penyadapan dikabulkan pada...
19 Δεκ 2016 · Selama ini keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan di dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dianggap bertentangan dengan hakekat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.
20 Σεπ 2016 · Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harusnya dijamin pelaksanaannya oleh negara harus mengacu kepada UUD 45 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Namun, hak konstitusional warga negara itu kini berhadapan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum telah resmi disahkan perubahannya, disampaikan Presiden Joko Widodo kepada ketua DPR RI melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 ...
