Yahoo Αναζήτηση Διαδυκτίου

Αποτελέσματα Αναζήτησης

1. repository.unpas.ac.id › 26637 › 4BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Tinjauan mengenai Peradilan Umum

   repository.unpas.ac.id › 26637 › 4

   Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

2. jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id › index › peratunPERSIDANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MODERNISASI PERADILAN DI ERA...

   jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id › index › peratun

   “Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal” 33 pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Persidangan elektronik (e-court) mendorong terwujudnya Visi Mahkamah

3. jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id › index › peratunKedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan...

   jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id › index › peratun

   • Αποθηκευμένο αντίγραφο

   27 Φεβ 2019 · Mawardi, Irvan. “Kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Jo. Pasal 51 Ayat 3 UU 5 1986) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan”. Jurnal Hukum Peratun 2, no. 1 (February 27, 2019): 55–74. Accessed October 31, 2024. https://jurnalhukumperatun ...

4. media.neliti.com › media › publicationsJurnal IlmiahDunia Hukum - Neliti

   media.neliti.com › media › publications

   Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran Perseorangan atau Badan Hukum (Pengguna Lainnya) dapat langsung mendaftar di Pengadilan setempat.

5. www.researchgate.net › publication › 369192820_SEJARAH_HUKUM_PERADILAN_DI_INDONESIASEJARAH HUKUM PERADILAN DI INDONESIA - ResearchGate

   www.researchgate.net › publication › 369192820_SEJARAH_HUKUM_PERADILAN_DI_INDONESIA

   27 Αυγ 2022 · Imam Fawaid. Abd. Rahman. References (1) Abstract. Judicial power in Indonesia is a power which regulates the governance of the judicial system. The judiciary is included in the category of...

6. jurnal.uns.ac.id › verstek › articleKOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DAN...

   jurnal.uns.ac.id › verstek › article

   Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 3 perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung.

7. www.researchgate.net › publication › 354783161_Analisis_Dasar_Pertimbangan_Hukum(PDF) Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan...

   www.researchgate.net › publication › 354783161_Analisis_Dasar_Pertimbangan_Hukum

   20 Σεπ 2021 · Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Jaksa Pinangki pada Pengadilan Tinggi belum dapat dikatakan...