Αποτελέσματα Αναζήτησης
Abstrak : Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Pelindungan Bahasa Daerah. Bertujuan untuk membahas kebijakan pemerintah dalam melindungi bahasa dan sastra daerah, termasuk apa yang sudah dilakukan dan apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Ihwal kebijakan kebahasaan di Indonesia
Bahasa indonesia hukum dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan, requisitoir, pleidooi, gugatan, jawaban, replik, duplik, putusan dan sebagainya. Ranah praktis penegakan hukum oleh hakim, jaksa, advokat, notaris, polisi, wartawan hukum. Mahasiswa hukum dan lain-lain.
Artikel ini ditulis untuk mengambarkan analisis dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa Nasional, dan bahasa Negara. Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kristalisasi dari nasionalisme Indonesia.
Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kebijakan dan kewenangan yang dijadikan dasar perlindungan bahasa serta menawarkan solusi dalam rangka mensinergiskan output/produk/hasil implementasi kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bentuk produk hukum perundang-undang agar dapat selaras dengan arah pembangunan nasional serta untuk ...
28 Οκτ 2018 · Argumentasi yang terungkap dari kebijakan bahasa menjadi ciri utama mengapa setiap etnik penutur bahasa daerah mempertanyakan kewenangan-kewenangan yang telah dibuat melalui produk hukum.
Bahasa daerah merupakan salah satu bagian dari kebudayaan nasional yang dijamin keberadaannya oleh negara. Konsep itu tertera dalam penjelasan Pasal 36, Bab XV, UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa-bahasa daerah yang merupakan bahasa asli penduduk suatu daerah dan berkedudukan sebagai bahasa daerah akan dijamin kehidupan dan
31 Οκτ 2023 · Sehubungan dengan hal itu, tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan kebijakan Pemerintah RI terhadap pemertahanan bahasa daerah; pemakaian bahasa daerah dalam ranah keluarga, sekolah, dan masyarakat.
