Αποτελέσματα Αναζήτησης
Pemerintahan. Pertanggungjawaban pidana kedepan dalam tindak pidana korupsi harus memisahkan antara unsur kesalahan dan unsur perbuatan atau aliran dualisme. Hal tersebut berguna supaya apabila seorang policy maker membuat kebijakan yang menimbulkan kerugian
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah : Pertama, bagaimana ruang lingkup pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat kebijakan atas diambilnya kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hukum positif di Indonesia?
28 Σεπ 2017 · Failin: Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pem baharuan Hukum Pidana Indonesia 19 - LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh berhenti sampai saat ini, tetapi menurut
Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.
Penulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam KUHP saat ini dalam penegakan hukum pidana masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, yang berakibat pada banyaknya jenis perbuatan pidana yang belum diatur dalam KUHP , Pembaharuan yaitu dengan menyusun RUU KUHP.
internal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam berbagai aturan terkait dengan tindak pidana di bidang ekonomi. Analisis data digunakan dengan metode kualitatif dan (content analysis) terhadap peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan. Langkah pertama adalah dengan melakukan inventarisi peraturan yang berkaitan dengan bidang
Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (crime).6 Disinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang melakukannya.
