Αποτελέσματα Αναζήτησης
6 Μαρ 2023 · Prinsip-Prinsip Demokrasi. Dikutip dari situs Sumber Belajar Kemendikbud, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, adalah sebagai berikut: Pengakuan hak asasi manusia. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika). Pemerintahan menurut hukum. Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya.
Prinsip-Prinsip Demokrasi 1. Negara Berdasarkan Konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara.
Demokrasi atau kerakyatan[1] adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa [2].
7 Φεβ 2020 · Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pembagian tersebut diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
20 Απρ 2021 · Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2014) terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, azas atau prinsip utama Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
5 Σεπ 2023 · Adapun penjelasan lebih lanjut dari setiap prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal sebagai berikut: 1. Adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dengan prinsip demokrasi di suatu negara dapat menggunakan konsep trias politika milik Montesquieu.
4 Ιαν 2024 · Secara keseluruhan, demokrasi bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Dalam konteks penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa, tujuan tersebut melibatkan aspek kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat.
