Αποτελέσματα Αναζήτησης
5 Σεπ 2023 · Masih berdasarkan Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional2012, Inu Kencana Syafiie menjelaskan 10 prinsip demokrasi secara universal, meliputi: Adanya pembagian kekuasaan. Pemilihan umum yang bebas. Manajemen yang terbuka. Kebebasan individu. Peradilan yang bebas. Pengakuan hak minoritas. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. Supremasi hukum.
7 Νοε 2016 · Paham negara hukum yang demikian dikenal disebut sebagai negara hukum yang demokratis (democratiesche rechtsstaat) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.
7 Φεβ 2020 · Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pembagian tersebut diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
20 Οκτ 2020 · 1. Negara berdasarkan konstitusi. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah negara yang berdasarakan peraturan konstitusi. Yang dimaksud konstitusi adalah undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara, yang menjadi konsep demokrasi yang utama.
27 Οκτ 2021 · Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, adalah sebagai berikut: Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Hal ini ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Di sinilah pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi politik rakyat di dalam pemerintahan.
6 Μαρ 2023 · Dikutip dari situs Sumber Belajar Kemendikbud, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, adalah sebagai berikut: Pengakuan hak asasi manusia. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika). Pemerintahan menurut hukum. Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. 2. Negara Hukum Demokrasi Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 194527 yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Bahkan secara historis negara hukum
