Αποτελέσματα Αναζήτησης
Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif.
28 Δεκ 2021 · Rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Permasalahan mengenai HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia.
Kertas kerja ini, secara khusus, mengulas dan memberikan paparan tentang potret atau kondisi Hak Asasi Manusia [HAM], sepanjang sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY].
Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan Pasal 1 DUHAM yang berbunyi “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.” 2. Tidak bisa dibagi (indivisibility).
Demokratisasi Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998, dalam perspektif HAM menjadi harapan bagi pelembagaan politik HAM dalam bentuk regulasi yang menjadi basis moral, politis, dan legal bagi operasionalisasi HAM dalam kehidupan riil bernegara.
Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah rumusan cerdas para pendiri bangsa untuk mengokohkan prinsip bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk melindungi, memenuhi, dan memajukan hak asasi manusia.
Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia, yang mencakup persoalan isi dan pengertian hak asasi manusia, tempat hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk dalam UUD 1945, serta akibat pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi.
