Αποτελέσματα Αναζήτησης
Tulisan ini mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional khususnya konvensi PBB anti korupsi serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah Negara, khususnya Indonesia. Indonesia memandang konvensi PBB anti korupsi cukup penting dalam upaya menegakkan"good governance"dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
tersebut struktur tadi memberi kerangka bagi logic of argument. Sedangkan justifikasi bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi konvensi PBB anti korupsi adalah gagalnya upaya pemberantasan korupsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang korup telah mendorong tingginy.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Akan tetapi sampai dengan saat ini, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi belum disesuaikan dengan konvensi tersebut.
19 Νοε 2016 · Abstrak: Tulisan ini mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional khususnya konvensi PBB anti korupsi serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah Negara, khususnya Indonesia.
10 Δεκ 2021 · Dalam Ketentuan Umum disebutkan tujuan konvensi ini adalah: 1) mempromosikan dan memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif dan efisien; 2) mempromosikan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan penindakan korupsi termasuk asset recovery (pelacakan, pembekuan ...
Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.
Hal penting yang bisa ditarik adalah bahwa tindakan politik aktor dipengaruhi oleh pertimbangan empat tipe reason tersebut. Dalam hal ini Indonesia untuk mendapat apa yang diinginkan dengan melakukan ratifikasi konvensi PBB anti korupsi.
