Αποτελέσματα Αναζήτησης
28 Ιουν 2023 · Hamid (2015), dalam bukunya berjudul Sejarah Maritim Indonesia, yang membahas tentang kontribusi dari keberadaan kerajaan-kerajaan nusantara dalam membangun jaringan masyarakat maritim di...
Sejarah maritim tidak hanya berkutat pada aktivitas masa lampau yang terjadi di lautan, tetapi juga dalam konteks perairan yang lebih luas atau bentang air. Selain itu, industrialisasi dan kebijakan laut setelah UNCLOS berakibat pada eksploitasi laut yang didukung den...
13 Δεκ 2018 · Deklarasi Djuanda kemudian menyebutkan mengenai batas laut teritorial wilayah Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis pantai. Dilansir dari Harian Kompas terbitan 23 November 1974, hal yang dilakukan oleh Djuanda merupakan kebijakan yang luar biasa dalam hukum laut.
abad Masehi hingga abad ke-17: masa kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia; pasang surut kerajaan maritim di Indonesia seperti Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Samodra Pasai, Demak, Banten, Cirebon, Aceh, Malaka, Makassar, Ternate, dan Banjarmasin; kota-kota pelabuhan dan kehidupan sosial ekonominya; pelayaran dan
saat ini dan juga bagaimana terminology paradigm geomaritim secara lebih lanjut hingga dibawa kembali pada masa lampau untuk mengetahui bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara maritime yang Berjaya dilautan melalui Sejarah Kerajaan dan suku-suku Laut yang ada di Negara Indonesia. Tim Editor Sekapur Sirih
11 Απρ 2021 · Kedaulatan maritim merupakan kewenangan suatu negara secara eksklusif dan bebas untuk melakukan berbagai kegiatan kenegaraan di wilayah laut yang menjadi haknya. Indonesia memperjuangkan kedaulatan maritimnya melalui diplomasi yang berlangsung bertahun-tahun.
12 Δεκ 2017 · Hukum Laut Internasional belum secara jelas mengakui laut dalam dan gugus kepulauan yang ribuan jumlahnya sebagai kesatuan wilayah. Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnatie 1939 (TZMKO 1939).
