Αποτελέσματα Αναζήτησης
29 Νοε 2021 · Padahal, hak-hak politik perempuan merupakan amanat undang-undang tentang politik afirmasi (affirmative action) kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang belum tertunaikan secara ajek dari pemilu ke pemilu.
1 Ιουν 2011 · Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di...
26 Νοε 2020 · Hak konstitusional perempuan. Hukum berlaku umum dan tidak mengenal diskriminasi gender. Apa yang menjadi hak konstitusi warga negara, ia menjadi hak laki-laki dan perempuan. Setidaknya terdapat 27 hak konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945 yang meliputi tiga kategori, ialah hak-hak sipil, hak-hak sosial, dan hak-hak politik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal demikian, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia.1
Undang-undang (UU) TENTANG Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita ABSTRAK: Bahwa perlu konvensi hak‐hak politik kaum wanita disetujui dengan Undang‐undang. a.Pasal‐pasal 89 dan 120 Undang‐undang Dasar Sementara Republik Indonesia; b.Pasal IV sub‐sub konvensi tersebut.
30 Ιουλ 2015 · Abstrak Tulisan ini menyoroti pengaturan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).
10 Φεβ 2022 · Beberapa aturan yang secara jelas mendorong keterwakilan perempuan di dunia politik adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait mandat partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan tersebut.
