Αποτελέσματα Αναζήτησης
25 Οκτ 2021 · Menyusun Organisasi. Pajak termasuk bidang yang pertama dilembagakan di bawah organisasi Kementerian Keuangan. Pada September 1945, organisasi Kementerian Keuangan disusun dan terdiri dari lima pejabatan. Salah satunya Pejabatan Pajak. Pejabatan Pajak membawahi tiga urusan, yaitu perpajakan, bea dan cukai, serta pajak bumi.
Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (disingkat DJP) adalah unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengadministrasikan perpajakan di Indonesia. Sejarah. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi, yaitu:
25 Σεπ 2023 · Seperti dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, “Sistem perpajakan harus memberikan kepastian, kesederhanaan, di mana administrasi perpajakan tidak boleh rumit, harus simpel.” Unduh buku Reformasi Administrasi Perpajakan dari Masa ke Masa melalui tautan di bawah. Selamat membaca.
22 Μαρ 2023 · Dilansir dari laman Media Keuangan Kemenkeu, pada awalnya Ditjen Pajak berasal dari salah satu pejabatan yang ada di Kementerian Keuangan pada tahun 1945 yaitu Pejabatan Pajak. Pejabatan Pajak berwenang mengurus tiga hal, yaitu perpajakan, bea dan cukai, serta pajak bumi.
24 Νοε 2023 · Sejauh ini DJP telah melakukan perbaikan dan perubahan di dalam organisasi sebanyak tiga jilid reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan jilid I dilakukan pada 2002-2008 yang berfokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM), organisasi dan proses bisnis.
4 Οκτ 2021 · Pejabatan Pajak membawahi tiga urusan, yaitu perpajakan, bea dan cukai, serta pajak bumi. Ketika pemerintahan hijrah ke Yogyakarta, pejabatan-pejabatan di bawah Kementerian Keuangan ikut pindah. Pejabatan Pajak ditempatkan di Magelang, Jawa Tengah. Proses pemindahan tak berjalan mudah.
9 Οκτ 2024 · Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi dan tugas dalam bidang perpajakan. Fungsi dan tugas DJP juga sudah diatur oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
