Αποτελέσματα Αναζήτησης
Secara historis, aturan mengenai pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Namun dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 .
28 Μαρ 2024 · Namun dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Lantas, bagaimana bunyi pasal pencemaran nama baik pasca putusan MK tersebut? Apa ancaman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik?
29 Μαρ 2024 · Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik inkonstitusional bersyarat. Maksudnya: Pasal 310 ayat (1) KUHP masih berlaku, tetapi maknanya dibatasi agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.
26 Αυγ 2022 · Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Mengutip laman BPHN, bunyi pasal 310 KUHP ayat 1 dan 2 di atas, menyebut istilah "pencemaran nama baik" dengan "penghinaan."
21 Μαρ 2024 · JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) inkonstitusional bersyarat. Sebab, dalam putusan perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyebut guna adanya kepastian hukum maka frasa "dengan lisan" pada Pasal 433 Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau KUHP baru diakomodasi dalam ...
22 Μαρ 2024 · Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan. MK menjelaskan, setelah dicermati mencermati isi Pasal 310 ayat 1 KUHP, telah diakomodir di dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
21 Δεκ 2022 · Definisi tentang pencemaran nama baik di atas selaras dengan yang diatur dalam KUHP lama dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (“RKUHP”) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, [2] yakni pada tahun 2025 mendatang. Pasal 310 KUHP.
