Αποτελέσματα Αναζήτησης
Silahkan Login Menggunakan Akun Anda. Sign In. Best View With Chrome or Firefox. Aplikasi Pelaporan SPM.
- PANDUAN PELAPORAN PENERAPAN SPM VIA E-SPM KEMENDAGRI
mengembangkan aplikasi e-SPM. Aplikasi e-SPM merupakan...
- PANDUAN PELAPORAN PENERAPAN SPM VIA E-SPM KEMENDAGRI
mengembangkan aplikasi e-SPM. Aplikasi e-SPM merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengeloaan data terkait capaian SPM yang ada di daerah,
19 Ιαν 2024 · Sebagai tindak lanjut amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pada pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi”, Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah menyediakan web sistem pelaporan SPM berbasis web (e-SPM).
Selain itu, daerah wajib membuat Rencana Aksi Penerapan SPM sebagai amanat Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Untuk memantau perkembangan penerapan SPM di daerah, telah dibangun aplikasi pelaporan melalui e-SPM di https://spm.bangda.kemendagri.go.id.
14 Φεβ 2023 · Untuk memantau perkembangan penerapan SPM di daerah, telah dibangun aplikasi pelaporan melalui e-SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id/ sebagai basis pelaporan SPM daerah. Diharapkan Kementerian/Lembaga dapat memanfaatkan data tersebut, dalam rangka pembinaan dan pengawasan capaian SPM di daerah sesuai sektornya masing-masing.
25 Μαΐ 2022 · MAKASSAR — Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, mewakili Dirjen Bangda menyampaikan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat antara lain tahapan penerapan SPM yaitu: pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan ...
30 Μαΐ 2024 · Chaerul Dwi Sapta mengatakan guna menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, terukur serta tepat sasaran, telah disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
