Αποτελέσματα Αναζήτησης
Negara dan tatanan hukum itu sama, hanya Negara adalah system norma-norma. Menurut Kelsen, Negara ialah kerukunan yang telah ditatan (Zwangs ordnung), tatanan yang dipertahankan oleh paksakan, dimana terdapak hak memerintah dan
28 Σεπ 2017 · Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus . ... dan negara adalah identi k, ... bagaimana hukum pidana itu ditegakkan .
Sebagai bangsa yang memiliki Pancasila sebagai falsafah hidup, sanksi pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang tidak terlepas dari sistem hukum nasional yang berorientasi pada Pancasila yang mengandung keseimbangan antara moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial (Barda Nawawi A...
Hasil penelitian menekankan pentingnya keterkaitan hukum pidana dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia, serta perlunya peninjauan kembali terhadap substansi hukum pidana untuk mencapai penegakan hukum yang lebih adil.
Perbedaan antara hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam KUHP dengan struktur sosial menunjukkan telah terjadi pluralisme hukum. Perbedaan ini karena KUHP sebagai lex generalis berasal dari Belanda yang memiliki latar belakang perbedaan budaya dengan Indonesia.
B. Pengertian Dan Istilah Hukum Pidana 1. Menurut Hukum Formal Hukum Pidana adalah bagian dari Hukum Publik, artinya Hukum Pidana mengatur hubungan antara warga dan Negara dan menitikberatkan kepada Kepentingan Umum dan Kepentigan Publik. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan
10 Φεβ 2023 · Eddy O.S. Hiarej berpandangan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum dari sebuah negara berdaulat yang berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaiman pelaksanaan pidana tersebut yang ...
