Αποτελέσματα Αναζήτησης
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat T.E.U. Indonesia, Kementerian Keuangan
29 Δεκ 2021 · Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, karena perannya yang sangat penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dalam penyajian nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara akurat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada Modul Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara
Rekonsiliasi pada Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh DJPB dan DJKN secara berjenjang dalam rangka menguji kesesuaian antara nilai aset menurut Laporan BMN dengan nilai aset di neraca untuk periode pelaporan yang sama.
2 Σεπ 2024 · Rekonsiliasi merupakan proses untuk menyelaraskan atau menyamakan perbedaan data dari dua hal yang memiliki keterkaitan. Mekari Klikpajak akan mengulas seputar rekonsiliasi untuk memudahkan Anda memahaminya sebagai dasar pengelolaan akuntansi dan keuangan, fiskal, hingga perpajakan.
Rekonsiliasi diperlukan agar terjadi sinkronisasi antar entitas pelaporan dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian hak dan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi.
