Αποτελέσματα Αναζήτησης
7 Φεβ 2022 · ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Praktik rasuah yang mengemuka di awal tahun, sekali lagi ibarat fenomena gunung es.
12 Δεκ 2022 · Dari 612 pelaku korupsi, diketahui 38 persennya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi penyumbang terbanyak ASN yang melakukan korupsi dengan jumlah 167. Hal itu menjadi catatan tersendiri bagi institusi pemerintahan.
9 Δεκ 2021 · Terdapat enam upaya arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan, yakni upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, upaya koordinasi KPK dengan instansi terkait, upaya penguatan sistem monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara, upaya mengefektifkan supervisi KPK terhadap instansi terkait, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum ...
28 Μαΐ 2024 · Korupsi di kalangan kepala daerah di Indonesia telah menjadi sorotan publik dan mencerminkan tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Dalam lima tahun terakhir, banyak kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena berbagai kasus korupsi.
10 Μαΐ 2022 · Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS, menunjukkan bahwa mayoritas responden beranggapan bahwa bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah berupa penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (26,2 persen), kerugian ...
masyarakat Indonesia menilai korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan permasalahan yang besar. Selama tahun 2020, masyarakat juga menilai bahwa tingkat korupsi meningkat sebesar 49 persen ketimbang tahun sebelumnya.2 Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, berdasarkan laporan Rule of Law
tindakan-tindakan korupsi dengan mengurangi otoritas penuh mereka, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam mengelola keuangan. Ketiga, menegakkan akunta-bilitas para pegawai pemerintah dengan memperkuat pengawasan dan menja-lankan mekanisme hukuman. Lembaga-lembaga anti-korupsi dan publik umumnya hendaklah juga member-
