Yahoo Αναζήτηση Διαδυκτίου

Αποτελέσματα Αναζήτησης

  1. 12 Δεκ 2022 · Dari 612 pelaku korupsi, diketahui 38 persennya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi penyumbang terbanyak ASN yang melakukan korupsi dengan jumlah 167. Hal itu menjadi catatan tersendiri bagi institusi pemerintahan.

  2. antikorupsi.org › id › korupsi-kepala-daerahKorupsi Kepala Daerah | ICW

    7 Φεβ 2022 · ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Praktik rasuah yang mengemuka di awal tahun, sekali lagi ibarat fenomena gunung es.

  3. 7 Μαΐ 2024 · TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mengungkap ada 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penegak hukum dalam dua tahun terakhir, yakni pada 2021 hingga 2023. Hal itu disampaikan oleh Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara.

  4. ICW mencatat sepanjang tahun 2010 hingga 2019 tak kurang dari 294 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Sementara itu kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga Januari 2022 mengungkap fakta sebanyak 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak.

  5. 23 Φεβ 2023 · Adapun berdasarkan data dari KPK, jumlah tindak pidana korupsi dari tahun 2004 s.d. 2019 terbanyak yaitu pada instansi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebanyak 500 kasus dari...

  6. isi dan pejabat Negara untuk menahan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik akan memilih pimpinan (politisi) dan pejabat Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari korupsi, kolu.

  7. 1 Δεκ 2023 · Latar belakang korupsi di Indonesia adalah lemahnya pengawasan pada belanja modal daerah dan intervensi dari pihak lain. Indonesia memiliki sejarah panjang korupsi yang dapat ditelusuri...

  1. Αναζητήσεις που σχετίζονται με artikel korupsi oleh pemerintah sebagai dan daerah yang dalam dapat

    artikel korupsi oleh pemerintah sebagai dan daerah yang dalam dapat negara