Αποτελέσματα Αναζήτησης
10 Ιαν 2024 · Berikut adalah bunyi Pasal 1 UUD 1945: Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum.
27 Οκτ 2021 · Di Indonesia, terdapat dua asas demokrasi dalam pemerintahan yang demokratis, yaitu: Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan Artinya rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum, atau berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan peraturan yang berlaku.
20 Απρ 2021 · Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab.
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara hukum .” Ketentuan mengenai negara hukum ini secara tegas tercantum dalam rumusan UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, tetapi tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal UUD 1945. UUD 1945 hanya menyebutkan dianutnya prinsip Negara hukum ini dalam ...
Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam mejalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada DPR dan MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hirearki, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui system perwakilan melalui pemerintah.
11 Δεκ 2019 · Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 2 UUD 1945. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
