Αποτελέσματα Αναζήτησης
29 Ιαν 2020 · Demokrasi adalah jenis pemerintahan yang diperintah oleh warga negara. Dalam pemerintahan demokratis, orang memiliki hak-hak dasar tertentu yang tidak dapat diambil oleh pemerintah dan hak-hak ini diakui dan dijamin secara internasional.
3 ημέρες πριν · DEMOKRASI. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara, Kedua konsep tersebut saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, karena demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, sedangkan negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah ...
2 ημέρες πριν · INTISARI JAWABAN. Secara singkat, pengertian supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Kemudian, tujuan supremasi hukum adalah menjadikan hukum untuk melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik.
Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi ...
Dalam suatu negara demokrasi harus dikedepankan adanya persamaan dalam hukum, yang mencerminkan ketaatan akan hukum yang ada. Dengan demikian prinsip rule of law harus dijalankan oleh segenap warga negara tanpa membedakan latar belakang. Kata Kunci: Negara, demokrasi dan hukum.
6 Μαρ 2023 · Dikutip dari situs Sumber Belajar Kemendikbud, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, adalah sebagai berikut: Pengakuan hak asasi manusia. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika). Pemerintahan menurut hukum. Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain.
