Αποτελέσματα Αναζήτησης
29 Ιαν 2020 · Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana warga negara secara langsung menggunakan kekuasaannya. Warga memiliki hak memilih perwakilan pemerintah yang secara kolektif membentuk badan pemerintah untuk seluruh negara (seperti parlemen).
- Bentuk-Bentuk Demokrasi
Dari tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat kelengkapan...
- Bentuk-Bentuk Demokrasi
23 Ιαν 2019 · Macam macam bentuk negara yang menganut sistem demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni (pure democracy) merupakan jenis demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan secara langsung. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas warga dalam politik.
Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
6 Μαρ 2023 · Demokrasi, menurut Sidney Hook, adalah bentuk pemerintahan, yang keputusan-keputusannya, secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas dan diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
Demokrasi merupakan nilai universal sebagai kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara sederhana, demokrasi digambarkan sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Pada hakekatnya demokrasi diwujudkan untuk mencapai kemakmuran.
Dari tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni: Demokrasi dengan sistem parlementer: dalam demokrasi ini terdapat hubungan yang kuat antara badan legislatif dan badan eksekutif.
5 Ιαν 2022 · Pendidikan kewarganegaraan. Dikutip dari Modul PPKn SMA, dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, sebuah negara harus menerapkan asas-asas demokrasi yang terbagi ke dalam dua asas, yakni: 1) Pengakuan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan. Partisipasi rakyat harus dijamin dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku.
