Αποτελέσματα Αναζήτησης
29 Ιαν 2020 · Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana warga negara secara langsung menggunakan kekuasaannya. Warga memiliki hak memilih perwakilan pemerintah yang secara kolektif membentuk badan pemerintah untuk seluruh negara (seperti parlemen).
- Demokrasi Pancasila: Pengertian dan Keunggulannya - Kompas.com
Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang...
- Demokrasi Pancasila: Pengertian dan Keunggulannya - Kompas.com
Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia.
13 Απρ 2021 · Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negaranya mempunyai hak yang setara di dalam melakukan pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka. Demokrasi akan memberikan izin kepada warga negaranya guna ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perumusan, pengembangan, maupun pembuatan hukum, baik secara ...
3 Απρ 2020 · Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki (diperintah oleh raja, ratu, atau kaisar), oligarki (diperintah oleh beberapa orang), aristokrasi (diperintah oleh kelas istimewa), dan despotisme (pemerintahan absolut oleh satu orang).
15 Μαΐ 2021 · Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi dalam bentuk demokrasi Pancasila. Namun apakah benar demokrasi Pancasila itu benar-benar menjalankan demokrasi? untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini.
26 Απρ 2021 · Menurut Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16 dan peletak konsep dasar demokrasi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi terjadi kebebasan bagi rakyat dalam melakukan semua aktivitas kehidupan.
15 Σεπ 2024 · DEMOKRASI Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Konsep ini menekankan musyawarah mufakat dan kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan, dengan menghindari dominasi oleh satu kelompok atau individu.
