Αποτελέσματα Αναζήτησης
4 Οκτ 2021 · Lebih lengkapnya, Pasal 28 UUD 1945 ini berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Perlu diketahui, pasal 28 UUD 1945 telah mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua pada 18 Agustus 2000.
3 Μαρ 2024 · Bunyi Pasal 28C UUD 1945 Ayat 1 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
10 Δεκ 2023 · Bunyi Pasal 28B ayat 1 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi Pasal 28B ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.
3 Σεπ 2014 · Saya akan membahas Pasal 28 H yang berbunyi: 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hid up yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan **) 2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna ...
17 Μαρ 2021 · Namun dengan adanya hak yang muncul tentunya datang dengan kewajiban, maka kewajiban warga negara Indonesia juga disebutkan dalam pasal 28 UUD 1945. Berikut ini adalah isi dari pasal 28 UUD 1945 yang wajib Anda ketahui:
Article 118. (1) Any person who intentionally and without right of economic rights violations referred to in Article. 25 paragraph (2) letters a, b, c, and / or the letter d for use Commercially, shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).
10 Οκτ 2022 · Selain hak seorang Warga Negara Indonesia, pada UUD 1945 juga dijelaskan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan Warga Negara Indonesia sebagai berikut: Pasal 27 ayat 1, Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
