Αποτελέσματα Αναζήτησης
23 Σεπ 2021 · Politik Etis adalah politik "balas budi" yang mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional. Berikut ini tujuan, tokoh, isi, dan dampak Politik Etis. tirto.id - Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi.
7 Σεπ 2021 · Dalam Politik Etis, Belanda membangun sekolah bagi kaum pribumi sebagai bentuk kompensasi atas keuntungan yang didapat Belanda selama Tanam Paksa. Selain pendidikan, Politik Etis juga membangun irigasi yang memungkinan pengairan di tanah pertanian dan perkebunan, sehingga dapat ditanami meskipun saat musim kering.
3 ημέρες πριν · KOMPAS.com - Politik Etis adalah program balas budi yang diberikan Belanda untuk rakyat Indonesia, yang telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya. Gagasan Politik Etis dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dalam tulisannya, Een Eereschuld (Utang Kehormatan) pada 1899. Kebijakan Politik Etis resmi diberlakukan pada tahun 1901, setelah Ratu Wilhelmina ...
6 Μαρ 2020 · Kebijakan Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era ini muncul simbol baru yaitu kemajuan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura.
Gagasan politik etis adalah bersumber pada adanya kewajiban moral bagi pemerintah kolonial untuk memperhatikan mengenai kondisi tanah jajahan. Balas budi ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan pemerintah kolonial karena penderitaan yang terjadi di Hindia Belanda.
Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintah Belanda kepada rakyat bumiputra yang telah diperas sehingga menjatuhkan taraf hidupnya. Namun tidak disangka, program ini malah membuka mata orang-orang pribumi akan nasionalisme. Museum kebangkitan Nasional (STOVIA) di Senen, Jakarta Pusat (15/12/2018).
Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pengumuman ini sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah wingewest (wilayah yang menghasilkan keuntungan).
