Αποτελέσματα Αναζήτησης
19 Ιαν 2023 · Gratifikasi yang terkait jabatan dan berlawanan dengan tugas akan dianggap suap dan menjadi delik korupsi Pasal 12 B dalam UU Pemberantasan Tipikor, jika tidak dilaporkan kepada KPK atau Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di instansinya paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya. Mekanisme pelaporan ini tercantum dalam UU Pemberantasan ...
- Mengenal Gratifikasi
Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001,...
- Mengenal Gratifikasi
25 Μαΐ 2021 · Dalam Peraturan KPK nomor 2 Tahun 2019, Bab I pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa gratifikasi dapat berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas ...
6 Σεπ 2024 · Contoh Gratifikasi Menurut KPK. Tindakan gratifikasi bisa dilakukan dalam pemberian barang, uang, maupun hadiah non-fisik lainnya. Menurut KPK ada beberapa contoh gratifikasi terlarang yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah: Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
KPK menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang secara umum berisikan prinsip – prinsip Pengendalian Gratifikasi, pengaturan gratifikasi dalam perspektif pemberantasan korupsi, penolakan dan pelaporan gratifikasi, uraian gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan dan terkait kedinasan, dll.
12 Απρ 2021 · Cara melaporkan gratifikasi. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK), setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK, dengan tata cara:
14 Μαΐ 2020 · Formulir pelaporan gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK, atau dapat pula diunduh (download) dari website KPK di www.kpk.go.id, pada halaman khusus mengenai pelaporan gratifikasi.
