Αποτελέσματα Αναζήτησης
dialektika pola pikir yang dapat: (1) menjelaskan konsep pertanggung-jawaban pidana yang diterapkan di Pasal 39A UU KUP; (2) menjelaskan unsur kesalahan dan kesengajaan yang dapat dilakukan oleh orang perorangan dan Wajib Pajak Badan sebagai korporasi atau badan hukum, serta siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya,
6 Νοε 2019 · Tanggung jawab pidana perpajakan yang dilakukan manusia berbasis pada culvabilitas (kesalahan), untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan maka asas pertanggungjawaban...
Tindak Pidana Perpajakan adalah dalam perspektif hukum pidana materiel membicarakan 3 (tiga) masalah pokok, yaitu rumusan tindak pidana perpajakan, pertanggungjawaban pidana perpajakan dan solusi pidana perpajakan.
pidana pajak adalah manusia dan korporasi (badan hukum). Tanggung jawab pidana perpajakan yang dilakukan manusia berbasis pada culvabilitas (kesalahan), untuk korporasi
hukum pidana khusus. Salah satu hukum pidana khusus tertua adalah hukum pidana pajak yang secara teoretik memenuhi kriteria sebagai lex specialis systematis. Metode penelitian dalam tulisan ini seluruhnya menggunakan studi pustaka. Selain menganalisis teori-teori yang aktual terkait asas lex specialis derogat legi generali dan hukum pidana ...
Tulisan ini mencoba meneliti mengenai hukum pidana pajak dalam Undang-Undang KUP, sebagai sumber hukum positif dan sistematis logisnya baik di dalam hukum pajak maupun dengan hukum lainnya di dalam sistem hukum Indonesia.
Roeslan Saleh, adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerinatah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. Pemerintah berwenang untuk memerintahkan para penegak hukum memasuki bidang-bidang baru dan semakin luas pula. Hukum pidana di sini dimaksudkan sebagai ketentuan-
