Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana dan Definisi, Tujuan dan Objek Ilmu Hukum Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 1 ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk memberikan definisi mengenai hal yang dimaksud dengan Hukum Pidana. Dalam Modul 1 ini Anda akan dijelaskan hal yang dimaksudkan dengan
Roeslan Saleh, adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerinatah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. Pemerintah berwenang untuk memerintahkan para penegak hukum memasuki bidang-bidang baru dan semakin luas pula. Hukum pidana di sini dimaksudkan sebagai ketentuan-
6 Νοε 2019 · Tanggung jawab pidana perpajakan yang dilakukan manusia berbasis pada culvabilitas (kesalahan), untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan maka asas pertanggungjawaban...
pidana pajak adalah manusia dan korporasi (badan hukum). Tanggung jawab pidana perpajakan yang dilakukan manusia berbasis pada culvabilitas (kesalahan), untuk korporasi
Tindak pidana perpajakan terdapat dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Tindak pidana perpajakan termasuk dalam hukum pidana khusus. Tata cara penyidikan dan penuntutannya berbeda dengan tindak pidana lainnya.
Tulisan ini mencoba meneliti mengenai hukum pidana pajak dalam Undang-Undang KUP, sebagai sumber hukum positif dan sistematis logisnya baik di dalam hukum pajak maupun dengan hukum lainnya di dalam sistem hukum Indonesia.
Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau dalam UU Pajak disebut orang pribadi). Tiga unsur hukum pidana (Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat) adalah: sifat melawan hukum (unrecht), kesalahan (schuld), dan pidana (straf).
