Αποτελέσματα Αναζήτησης
9 Οκτ 2014 · Perlindungan khusus diperlukan di tempat kerja bagi ibu hamil dan menyusui untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan mereka atau kesehatan anak-anak mereka, dan mereka membutuhkan waktu yang cukup untuk melahirkan, memulihkan diri, dan menyusui anak-anak mereka.
10 Φεβ 2023 · INTISARI JAWABAN. Pekerja yang hamil dapat meminta perusahaan agar ditempatkan di tempat yang aman dan tidak melakukan pekerjaan yang berat sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi dirinya dan janin yang sedang dikandungnya. Apa saja dasar hukum serta bentuk perlindungan pekerja perempuan yang hamil?
Perlindungan pekerja perempuan saat hamil dan larangan PHK bagi pekerja yang menikah, hamil, dan melahirkan yang diatur dalam Undang-undang. Apakah Anda pernah mendengar cerita bahwa ada pekerja perempuan yang dipaksa mengundurkan diri dikarenakan mereka hamil sehingga tidak dapat melaksanakan kerjanya secara maksimal, atau pekerja perempuan ...
Hal ini juga diperkuat oleh UU No 13/2003 pasal 53 ayat (1) point E bahwa Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Baca juga: PENDIDIKAN ORGANISASI DASAR PSP SPN PT SEASONAL SUPPLIES INDONESIA. 4.
16 Δεκ 2023 · Di Indonesia, hak dan perlindungan bagi ibu hamil di tempat kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Berikut hak dan perlindungan ibu hamil yang memilih tetap bekerja.
22 Ιαν 2024 · Pekerja yang sedang hamil harus melaporkan kepada pemberi kerja apabila ia terkonfirmasi hamil. Tujuannya, agar pemberi kerja dapat menyesuaikan lingkungan kerjanya. Pemberi kerja dapat menanyakan status kondisi Kesehatan atau keterangan medis pekerja yang sedang hamil, sehingga dapat mengetahui jumlah waktu dan beban kerja yang mampu dilakukan.
pasal 84 dan pasal 93 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Selama menjalani istirahat sebelum dan sesudah melahirkan (termasuk perpanjangannya) pekerja/buruh perempuan yang bersangkutan berhak mendapatkan UPAH PENUH.
